Palembang – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai komponen Dukcapil sangat vital dan kritikal lantaran mengurusi masalah kependudukan. Apalagi mengurus penduduk Indonesia dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 di dunia.
“Maka mengelola kependudukan di Indonesia sangat tidak mudah,” kata Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rakornas Dukcapil Tahun 2023 di Palembang, Selasa (24/10/2023) malam.
Mendagri Tito mengawali pidato arahannya dengan pantun jenaka. “Dari sungai Musi pergi Lemabang. Mencari restoran pempek pepaya. Sekarang saya pulang ke Palembang. Semoga Dukcapil makin sukses dan jaya,” cetusnya disambut tawa dan applaus hadirin yang memadati Grand Ballroom Novotel Palembang berkapasitas maksimal 2.000 orang.
Mendagri menyebutkan, acara Rakornas bagus untuk mengukur pencapaian kinerja yang baik dan berupaya meningkatkannya, sekaligus memperbaiki serta mencari solusi pencapaian yang masih jelek. “Namun saya bangga dengan Dukcapil dan jajarannya di seluruh Indonesia. Di satu sisi Dukcapil dihadapkan pada tantangan untuk mengelola jumlah penduduk yang besar serta tersebar dan terpencar antar pulau. Namun di sisi lain banyak lompatan besar yang sudah dilakukan salah satunya melalui identitas kependudukan digital yang mampu menjadi hub pelayanan publik lainnya,” kata Mendagri.
Tito Karnavian pun menyatakan, Dukcapil satu-satunya instansi yang memiliki data kependudukan paling akurat dan dimanfaatkan seluruh lembaga pengguna pemerintah dan swasta. “Contohnya data NPWP yang dibangun sendiri Kementerian Keuangan. Sekarang beralih menggunakan data Dukcapil yang angkanya terus di-update karena terus bergerak dinamis. Setiap menit mungkin ada yang lahir, ada yang meninggal, penduduk yang pindah domisili, atau yang statusnya berubah dari single menjadi menikah atau kawin,” papar jenderal polisi purnawirawan ini.
Mendagri Tito yakin, Dukcapil bisa bertahan karena dipercaya publik. Buktinya, saat ini data kependudukan berbasis data NIK sudah dipakai 6.177 lembaga pengguna, dan diakses lebih 12 miliar kali. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dukcapil, dengan tak lupa menjaga kepercayaan masyarakat tersebut.”
Namun Mendagri tak lupa mengingatkan beberapa kelemahan, misalnya masih ada praktik pungli, serta penyelesaian dokumen yang lelet. “Saya minta ini diperbaiki karena teman-teman Disdukcapil membawa nama komunitas besar Dukcapil. Satu kesalahan akan menghapus prestasi kinerja, ketulusan kerja belasan ribu jajaran Dukcapil lainnya. Semuanya menjadi ternoda, karena nilai setitik rusak susu sebelanga,” tegas Mendagri Tito.
Tito juga menyadari anggaran Dukcapil yang semakin turun dari waktu ke waktu. “Padahal pengguna data makin banyak salah satunya Ditjen Pajak Kemenkeu, tapi kok dananya dikurangi,” katanya.
Makanya Mendagri mengaku mengusulkan kepada Kemenkeu agar Dukcapil dibolehkan menerapkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kepada para pengguna data. “Setiap klik akses verifikasi dan validasi data nasabahnya mereka harus bayar 1000 rupiah. Jadi jangan dikenakan kepada masyarakat.”
Di bagian akhir arahannya Mendagri Tito Karnavian memerintahkan Ditjen Dukcapil agar memetakan betul daerah yang sudah tidak memiliki ruang fiskal. “Solusinya diberi dana alokasi khusus atau DAK. Tapi daerah yang kaya tidak perlu DAK. Saya akan paksa gubernurnya agar menghidupkan Dukcapilnya. Dukcapil yg sangat kritikal dan krusial jadi jangan terpinggirkan,” demikian pungkas Mendagri Tito Karnavian. Dukcapil***