Banda Aceh – Warga Kota Banda Aceh kini semakin mudah mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait program perlindungan sosial (Perlinsos). Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banda Aceh menghadirkan layanan petugas khusus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk membantu masyarakat mengurus persoalan data bantuan sosial.
Kehadiran petugas Dinsos di lingkungan Disdukcapil ini merupakan bentuk kolaborasi kedua instansi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Selama ini, tidak sedikit warga yang datang ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk), sekaligus menanyakan berbagai hal terkait program bantuan sosial pemerintah. Mulai dari status kepesertaan bantuan hingga persoalan desil yang dinilai terlalu tinggi sehingga membuat sebagian warga tidak tersentuh program bantuan sosial.
Menjawab kebutuhan tersebut, kini masyarakat dapat langsung berkonsultasi dan menyampaikan keluhan kepada petugas Dinsos melalui loket layanan yang telah disediakan di Kantor Disdukcapil Kota Banda Aceh.
Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, Rabu (11/11/2026) mengatakan kehadiran petugas Dinsos tersebut merupakan upaya menjawab berbagai keluhan masyarakat sekaligus memangkas alur pelayanan yang selama ini mengharuskan warga mendatangi beberapa kantor berbeda.
“Menjawab keluhan warga selama ini, saat datang ke kantor untuk mengurus dokumen Adminduk, masyarakat bisa sekalian mengurus data untuk program bantuan sosial karena sudah ada petugas Dinsos juga. Ini merupakan hasil kolaborasi Disdukcapil dengan Dinsos,” ujar Heru.
Menurutnya, layanan terpadu ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tidak perlu bolak-balik ke Kantor Disdukcapil, kantor keuchik, maupun Kantor Dinsos hanya untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan data perlindungan sosial.
Heru menambahkan, loket pelayanan petugas Dinsos tersebut telah mulai beroperasi sejak sehari sebelumnya dan akan terus tersedia hingga kendala soal data program perlindungan sosial selesai.
Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh informasi, berkonsultasi, serta menyampaikan pengaduan terkait data perlindungan sosial, termasuk persoalan desil yang berkaitan dengan akses terhadap program bantuan pemerintah.
Kolaborasi lintas instansi ini menjadi salah satu langkah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus menghadirkan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial dalam satu lokasi