Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melindungi data pribadi penduduk. Tuntutan keterbukaan informasi di satu sisi, dan perkembangan teknologi informasi di sisi lain seolah menjadi bumerang bagi kerahasiaan data pribadi penduduk.  Direktorat Jenderal Kependudukan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan seluruh daerah dapat meningkatkan data kependudukan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Data kependudukan ini diharapkan dapat menjadi indentitas tunggal

Menurut Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Pen

Jakarta – Mendukung sukses Pemilu 2019, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil saat ini telah menyelesaikan perekaman data KTP-el bagi penduduk Indonesia hingga 95,80%.  Jumlah tersebut setara dengan 183.457.969 jiwa dari 191.509.749 jiwa jumlah penduduk wajib KTP. Artinya

Jakarta – Setelah diaplikasikan dalam kolom Kartu Keluarga (KK), kini Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil tengah merampungkan sistem untuk bisa mencantumkan Penghayat Kepercayaan dalam kolom KTP-el. Kebijakan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menurut